Siapa yang Boleh Bicarakan Politik di Meja Makan Lebaran?
oleh Tri Febi Maharani
Lebaran sering dibayangkan sebagai momen ketika rumah kembali penuh. Orang-orang pulang ke kampung halamannya, perantau kembali ke pelukan hangat ayah dan ibunya, piring-piring dikeluarkan dari lemari, baju terbagus dan wewangian menghiasi ruang keluarga, dan opor ayam serta ketupat tersaji lezat di atas meja makan, dan di momen itu pula, meja makan berubah menjadi tempat berkumpul yang hangat. Di sela aroma opor ayam dan ketupat yang baru saja dipotong ibu, percakapan mengalir ke mana-mana, tentang pekerjaan yang baru saja didapat, tentang rencana pernikahan, atau tentang harga kebutuhan pokok yang melonjak, sampai sesekali, tanpa disadari, perbincangan politik mengalir di tengah-tengah suapan opor ayam masing-masing.
Di beberapa keluarga, percakapan itu berlangsung seperti perdebatan kecil yang santai. Politik yang dibicarakan bukan hanya soal siapa yang akan dipilih saat pemilu saja, tetapi tentang berbagai keputusan dan peristiwa yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Mari kita bayangkan.
Seorang kakak menyebut berita yang ia baca pagi tadi, lalu adik menimpali dengan pandangan yang berbeda. Ibu menyauti dengan keresahan yang ia lihat di televisi: seorang anak berusia empat belas tahun mati terpukul polisi. Sang adik mencoba menjelaskan bahwa peristiwa itu tidak bisa dilepaskan dari keputusan serta sikap politik yang lebih besar, tentang bagaimana aparat bekerja, tentang hukum yang memberi mereka kewenangan, lalu sang adik menimpali, “Bukan terpukul, tapi dipukul. Dipukul polisi!”
Sang kakak tidak sepenuhnya setuju. Ia mencoba melihat dari sudut pandang lain. Suara mereka kadang meninggi beberapa oktaf, kadan dipotong tawa kecil atau leraian dari ayah yang merasa diskusi mulai terlalu panas. Tetapi setelah semuanya mereda, percakapan itu perlahan berpindah ke hal lain. Piring kembali berpindah tangan, ketupat dipotong lagi, dan mereka tetap makan bersama di meja yang sama.
Pengalaman seperti ini, di beberapa keluarga sering dianggap biasa saja. Bahkan terkadang dianggap sebagai tanda keluarga yang “terbuka” atau “kritis”. Namun, semakin dipikirkan, kemampuan untuk membicarakan politik dengan santai di meja makan sebenarnya bukan pengalaman universal. Ia adalah sebuah privilese, sesuatu yang hanya dimiliki sebagian orang.
Salah satu sumber privilege itu adalah akses terhadap pendidikan politik yang tidak setara. Bagi mereka yang terbiasa membaca berita, mengikuti diskusi publik, atau mengakses pendidikan tinggi, politik sering hadir sebagai sesuatu yang bisa dianalisis, ruang untuk bertukar argumen, membandingkan kebijakan, atau menilai kualitas kepemimpinan.
Kebiasaan ini tidak muncul begitu saja. Seperti dijelaskan oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, pendidikan dan lingkungan sosial membentuk apa yang ia sebut sebagai cultural capital, yakni modal budaya yang memengaruhi cara seseorang berbicara, berpikir, dan menilai dunia sosial. Modal ini membuat sebagian orang lebih terbiasa mengartikulasikan pendapat, membaca situasi politik, dan merasa percaya diri untuk masuk dalam percakapan publik.
Namun kemampuan untuk berbicara tentang politik bukan hanya soal keterampilan individual. Filsuf politik Hannah Arendt melihat politik justru lahir dari tindakan berbicara itu sendiri, dari manusia yang hadir bersama di ruang yang sama, menyampaikan pandangan, dan memperdebatkan arah kehidupan bersama. Dalam pengertian ini, politik tidak hanya terjadi di parlemen atau dalam pemilu, tetapi juga dalam ruang-ruang percakapan di mana orang saling menyatakan pendapatnya.
Ketika kedua gagasan ini dipertemukan, terlihat bahwa tidak semua orang memiliki posisi yang sama dalam percakapan politik. Politik membutuhkan ruang bicara, tetapi akses untuk masuk ke ruang itu sangat dipengaruhi oleh modal budaya yang tidak dimiliki secara merata. Sebagian orang tumbuh dalam lingkungan yang mendorong diskusi dan argumentasi, sementara yang lain hidup dalam ruang sosial yang justru menghindari pembicaraan politik sama sekali. Akibatnya, kemampuan untuk duduk di meja makan dan berbicara tentang politik dengan percaya diri, tanpa rasa takut atau canggung, sering kali merupakan hasil dari privilege sosial yang lebih luas.
Karena itu, ketika percakapan politik muncul di meja makan, tidak semua orang memiliki modal diskursif yang sama untuk terlibat di dalamnya.
Selain soal akses pendidikan, ada juga soal kebiasaan berdiskusi. Dalam beberapa keluarga, berdebat adalah bagian dari dinamika sehari-hari. Anak boleh tidak setuju dengan orang tua, saudara boleh saling mengkritik. Perbedaan pendapat tidak selalu dianggap sebagai ancaman terhadap hubungan keluarga.
Tetapi di banyak keluarga lain, perbedaan pendapat justru dipandang sebagai bentuk pembangkangan.
Dalam konteks tertentu, pandangan politik bahkan bisa bercampur dengan dogma agama atau nilai moral keluarga. Ketika seseorang menyatakan pilihan dan sikap politik yang berbeda, respons yang muncul bukan sekadar bantahan, tetapi tuduhan bahwa ia telah menyimpang dari nilai yang dianggap benar.
Kalimat seperti, “Kamu durhaka!” atau “Ngerasa lebih pinter ya dari orang tua?” tidak jarang muncul dalam percakapan seperti ini. Konflik semacam ini sering kali bukan semata-mata soal perbedaan opini politik. Dalam kerangka yang dijelaskan oleh Jonathan Haidt, setiap orang memiliki semacam “indra moral”, atau yang ia sebut sebagai moral taste buds yang membentuk cara mereka menilai benar dan salah dalam kehidupan sosial. Bagi sebagian anggota keluarga yang lebih konservatif, isu-isu politik tertentu bisa terasa sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang mereka anggap penting untuk menjaga keteraturan sosial, seperti tradisi, kehormatan keluarga, atau institusi agama. Nilai-nilai ini dipandang sebagai fondasi moral yang selama ini menjaga komunitas tetap utuh. Karena itu, ketika muncul gagasan atau perubahan politik yang dianggap terlalu radikal, respons yang muncul sering kali bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi dorongan untuk mempertahankan tatanan sosial yang mereka yakini perlu dilindungi.
Ketika politik sudah bercampur dengan moralitas keluarga, ruang untuk berdiskusi menjadi jauh lebih sempit. Perbedaan tidak lagi dilihat sebagai variasi pandangan yang kritis, tetapi sebagai ancaman terhadap tatanan nilai yang selama ini dipegang bersama.
Dalam situasi seperti itu, terkadang memilih diam sering terasa lebih aman.
Kita juga melihat bagaimana pilihan dan sikap politik bisa mempengaruhi hubungan keluarga secara langsung, terutama dalam momen politik elektoral. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit keluarga di Indonesia yang merasakan ketegangan karena pilihan politik yang berbeda.
Bagi sebagian keluarga, perbedaan pilihan politik bisa menjadi sumber ketegangan yang jauh lebih dalam. Ada seorang anak yang mencoba menjelaskan kepada orang tuanya mengapa pilihan politik tertentu terasa berbahaya, tentang kebijakan yang merusak lingkungan, kriminalisasi terhadap aktivis, kekerasan negara, atau keputusan-keputusan politik yang pada akhirnya memakan korban. Upaya itu sering lahir bukan dari keinginan untuk berdebat, melainkan dari kepedulian, dari harapan agar orang-orang terdekatnya memahami bahwa politik tidak berhenti pada nama kandidat atau angka di surat suara. Ia juga menyangkut kehidupan orang lain yang terdampak, sering kali jauh dari meja makan tempat percakapan itu berlangsung.
Namun, tidak jarang, upaya tersebut justru dianggap sebagai bentuk berlebihan. Kekhawatiran tentang kerusakan alam, represi, atau ketidakadilan sering dijawab dengan kalimat yang terdengar akrab di telinga: “Kita ini bukan siapa-siapa, politik itu jauh dari kehidupan kita.” Kekhawatiran dianggap sebagai ketakutan yang tidak perlu, sementara pilihan politik dilihat sebagai sesuatu yang tidak akan benar-benar memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak keputusan politik justru bekerja secara diam-diam dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara negara mengelola sumber daya alam, dalam kebijakan yang menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang rentan, dalam hukum yang bisa digunakan untuk melindungi warga atau justru membungkam mereka. Dalam pengertian ini, politik jarang benar-benar jauh dari kehidupan kita. Seperti sering diingatkan dalam teori politik feminis, the personal is political, bahwa pengalaman sehari-hari, relasi sosial, bahkan ruang keluarga pun tidak pernah sepenuhnya terlepas dari struktur kekuasaan yang lebih besar.
“Dalam banyak kasus, menjaga harmoni keluarga dianggap jauh lebih penting daripada memenangkan debat politik. ”
Ketika kesadaran semacam itu bertemu dengan keyakinan keluarga bahwa politik sebaiknya tidak dibicarakan, konflik sering menjadi sulit dihindari dan ketika risiko sosialnya sebesar itu, wajar jika banyak orang yang memilih untuk tidak membuka percakapan politik sama sekali.
Dibalik semua itu, jejak sejarah politik Indonesia juga turut membentuk budaya diam tersebut. Pada masa pemerintahan Soeharto dalam periode Orde Baru, kontrol terhadap pembicaraan politik tidak selalu hadir dalam bentuk pengawasan langsung oleh negara. Ia juga bekerja secara lebih halus, melalui internalisasi nilai moral dan ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Ruang-ruang privat seperti meja makan atau ruang keluarga perlahan kehilangan fungsinya sebagai tempat percakapan yang bebas. Di dalamnya, nilai-nilai seperti bapakisme dan gagasan tentang harmoni keluarga terus dijaga, sering kali demi menghindari cap sebagai anak yang tidak tahu diri atau tidak bermoral. Pendidikan kewargaan dan narasi tentang keluarga yang harmonis menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk mereproduksi kepatuhan. Dalam situasi seperti itu, banyak keluarga mengembangkan strategi sederhana untuk bertahan: menghindari politik dalam ruang privat.
Pola relasi kuasa yang bercorak kekeluargaan ini tidak sepenuhnya lahir dari Orde Baru. Ia telah bekerja jauh sebelumnya dalam berbagai bentuk relasi sosial di Indonesia. Karena itu, bahkan setelah rezim tersebut berakhir, jejaknya masih dapat dirasakan hingga hari ini, sebagai cara pandang yang membuat banyak orang merasa bahwa menjaga harmoni keluarga sering kali lebih penting daripada membuka perdebatan politik. Ia tetap hidup dalam bentuk kebiasaan sehari-hari, dalam kalimat seperti “Jangan bahas politik di rumah” atau “Itu urusan orang-orang di atas” atau “Gak peduli, mau presidennya siapa, kita tetap cari makan sendiri-sendiri”. Diam menjadi semacam mekanisme sosial untuk menjaga kemanan dan ketenangan.
Di ruang-ruang kecil seperti keluarga, sanski sosial itu bisa berupa banyak hal, kekecewaan orang tua, tuduhan tidak menghormati nilai keluarga, atau bahkan ancaman putus hubungan. Karena itu, dalam banyak kasus, menjaga harmoni keluarga dianggap jauh lebih penting daripada memenangkan debat politik.
Lebaran sendiri sering dipromosikan sebagai momen rekonsiliasi, waktu ketika banyak orang kembali ke rumah, memperbaiki hubungan renggang, dan merawat kebersamaan. Dalam suasana seperti ini, membuka diskusi politik yang berpotensi memicu konflik sering dianggap tidak bijak.
Akibatnya, banyak orang memilih strategi yang sama, mengalihkan pembicaraan, tertawa kecil, lalu kembali membahas topik yang aman.
Di satu sisi, keputusan ini bisa dipahami. Hubungan keluarga memang tidak selalu harus menjadi ruang untuk menyelesaikan semua perbedaan ideologis. Namun di sisi lain, fenomena ini juga memperlihatkan sesuatu yang penting, bahwa ruang untuk berbicara tentang politik secara terbuka masih sangat tidak merata.
Karena itu, mungkin kita perlu melihat percakapan politik di meja makan lebaran dengan cara yang sedikit berbeda.
Bukan hanya sebagai tradisi keluarga yang seru atau dinamika yang wajar, tetapi juga sebagai tanda bahwa ada ruang aman yang tidak dimiliki semua orang. Ruang untuk berbicara tanpa takut kehilangan relasi, tanpa takut disalahpahami, tanpa takut konsekuensi yang lebih besar dari sekadar perbedaan pendapat.
Di banyak tempat, ruang seperti itu tidak selalu ada.
Mungkin karena itu, sebelum kita menganggap diskusi politik di meja makan sebagai hal yang sepenuhnya biasa, ada baiknya kita berhenti sejenak dan menyadari sesuatu yang sederhana: kemampuan untuk membicarakan politik dengan santai, lalu tetap tertawa sambil menambah opor ayam serta ketupat, adalah kemewahan yang tidak dimiliki semua keluarga.
Dan seperti banyak privilege lainnya, ia sering kali terasa paling tak terlihat bagi mereka yang memilikinya.
Jika seperti itu, lalu siapa saja yang boleh dan bisa bicarakan politik di meja makan saat Lebaran nanti?
