Mengenal Pink Tax: Ketika Perempuan Harus Mengeluarkan Lebih Banyak Biaya untuk Kebutuhannya

oleh Jasmin Hayyumi Ardita

Aku baru saja menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah sangat sering aku lihat, tapi selama ini nggak pernah aku pertanyakan.

Saat itu, aku lagi berada di sebuah supermarket, niatnya hanya untuk membeli kebutuhan biasa. Sampai akhirnya, aku berhenti di salah satu rak yang berisi razor (alat pencukur) dan deodorant. Di situ terdapat dua macam produk yang terlihat sama, mulai dari fungsinya, ukurannya, bahkan brand-nya. Hanya ada satu perbedaan yang dapat kutemukan, yaitu yang satu berwarna biru dan satunya berwarna pink.

Entah mengapa, yang pink harganya lebih mahal.

Awalnya aku berpikir, “Ah, mungkin beda kualitas.” Tapi setelah dilihat lagi, rasanya nggak ada perbedaan signifikan. Dari situ aku mulai berpikir, kenapa ya?

Ternyata, fenomena ini ada namanya, yaitu pink tax.

Ilustrasi oleh Sarah Spencer: https://rockvillerampage.com/15134/opinion/pink-tax-has-detrimental-long-term-effects-on-women/

Bukan Pajak, Tapi Tetap “Bayar Lebih”

Meskipun terdapat kata tax/pajak, pink tax bukan secara harfiah dikenakan pajak oleh pemerintah, melainkan istilah untuk praktik di mana produk yang ditujukan bagi perempuan dijual dengan harga lebih mahal dibandingkan produk serupa untuk laki-laki. Yang bikin agak aneh, perbedaannya seringkali bukan karena kualitas maupun bahan, tapi karena hal-hal yang dangkal, seperti warna pink, wangi yang lebih feminin, atau label “for women”.

Jika hanya satu atau dua produk, mungkin masih bisa dianggap kebetulan. Tapi semakin diperhatikan, ternyata praktik ini terjadi di banyak produk.

Praktik ini juga menyasar ke anak-anak, seperti sepeda anak yang berwarna pink bisa lebih mahal dibandingkan dengan sepeda warna lain. Begitu pula di bidang jasa, seperti potong rambut, perempuan umumnya harus membayar lebih mahal dibandingkan laki-laki, meskipun layanan yang diberikan nggak terlalu berbeda secara signifikan.

Hal itu dibuktikan oleh sebuah studi dari New York City Department of Consumer Affairs yang menganalisis sejumlah 794 produk dan menemukan produk perempuan rata-rata 7% lebih mahal, dengan perbedaan terbesar 13% pada perawatan pribadi, seperti deodorant dan alat pencukur. Selisih juga terlihat pada pakaian anak perempuan (4% lebih mahal), pakaian dewasa (8%), serta aksesoris (7%).

Jika dilihat sekilas, selisih ini mungkin terasa kecil. Namun, karena terjadi di banyak kategori dan berlangsung terus-menerus, perbedaan tersebut membentuk pola konsumsi yang nggak setara. Dalam jangka panjang, perempuan secara konsisten mengeluarkan lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari, bukan karena kualitas yang lebih tinggi, tetapi karena produk tersebut memang ditujukan untuk mereka. 

Tapi, masalahnya bukan cuma soal harga. Pink tax menunjukkan bagaimana standar terhadap perempuan yang harus rapi, wangi, dan terawat, dibentuk sekaligus dimonetisasi. 

Mengapa Pink Tax Bisa Terjadi?

Secara historis, sejak zaman dahulu, terdapat sebuah kepercayaan kolektif di masyarakat bahwa perempuan harus tampil lebih rapi, cantik, dan presentable. Seiring berkembangnya industri konsumsi, khususnya sejak pertengahan abad ke-20, standar tersebut kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan melalui strategi gendered marketing, yaitu pemasaran yang membedakan produk berdasarkan gender. Produk yang sebenarnya serupa dibuat dalam versi laki-laki dan perempuan melalui warna, desain, atau packaging yang berbeda agar dapat dijual sebagai produk yang lebih spesifik. Branding untuk produk laki-laki dirancang lebih simple dan fungsional, sementara untuk perempuan cenderung lebih aesthetic dan personalized.

Namun ternyata, asosiasi warna pink dengan perempuan ternyata bukan sesuatu yang telah dirancang sejak awal. Sebelum abad ke-20, pink justru pernah dianggap warna untuk laki-laki. Namun, seiring berkembangnya industri pemasaran dan konsumsi, warna mulai dikaitkan dengan gender tertentu untuk mempermudah segmentasi pasar. Dari sinilah perusahaan dapat menciptakan lebih banyak variasi produk dan mendorong konsumsi yang lebih besar. 

Girlhood is indeed beautiful, until everything about it starts being monetized. (Menjadi perempuan terasa indah, sampai setiap bagiannya mulai dimonetisasi).

Seiring berjalannya waktu, perempuan nggak hanya dijadikan target pasar, tetapi juga dibentuk untuk merasa harus memenuhi standar tertentu. Standar ini terus diulang melalui media sosial, iklan, hingga lingkungan sekitar sampai akhirnya terdengar normal. Di era modern ini, standar tersebut biasanya bermula dari influencer di media sosial dan lifestyle expectations yang membuat perempuan harus mempunyai lebih banyak produk untuk dianggap well groomed, seperti 10 steps skincare routine dan parfum yang berbeda-beda untuk setiap suasana.

Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, kenapa perempuan harus mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk memenuhi ekspektasi yang bahkan nggak mereka buat sendiri?

Di sinilah pink tax menjadi lebih dari sekadar strategi marketing. Perempuan bukan hanya dibebani standar yang lebih tinggi, tetapi juga biaya tambahan untuk mencapainya. Ironisnya, hal ini sering dianggap biasa, seolah menjadi perempuan memang sewajarnya lebih mahal. Ketimpangan ini mungkin terlihat kecil, hanya selisih harga beberapa ribu rupiah. Namun, jika terjadi terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya menjadi nyata.

Perempuan Dituntut Lebih, Namun Dibayar Lebih Sedikit

Lucunya, di balik tren konsumsi dan standar yang terus berkembang, ada realitas yang sering luput dibahas, yaitu perempuan masih menghadapi kesenjangan pendapatan dibandingkan laki-laki. Data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa perempuan masih memperoleh upah sekitar 20% lebih rendah secara global dibandingkan laki-laki. Bahkan, laporan ILO tahun 2024 menyatakan bahwa perempuan hanya memperoleh sekitar 77 sen untuk setiap 1 dolar yang diperoleh laki-laki. Kesenjangan serupa juga masih banyak dijumpai di Indonesia, khususnya perempuan yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja domestik.

Di saat perempuan masih mendapatkan pendapatan yang lebih rendah, mereka justru sering dibebani pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi berbagai standar sosial yang ada. Pada akhirnya, menjadi perempuan terasa seperti menghadapi dua beban sekaligus, yaitu ekspektasi yang lebih tinggi dengan sumber daya yang belum tentu setara.

Namun, di tengah realitas tersebut, mungkin hal paling penting adalah mulai menyadari bagaimana pola ini bekerja, agar kita nggak terus terjebak di dalamnya tanpa sadar.

Sebagai Konsumen, Apa yang Bisa Kita Upayakan?

Mungkin kita belum bisa menghapus sistem ini secara keseluruhan, tetapi kita sebagai konsumen tetap dapat mengusahakan berbagai hal untuk mengurangi dampak dan normalisasi pink tax dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menerapkan mindful buying, nggak langsung tergiur oleh branding, warna, atau label “for women”, tetapi mulai mempertimbangkan fungsi, kualitas, dan kebutuhan sebenarnya. Contohnya, jangan terburu-buru membeli skincare baru yang viral tanpa memahami kandungannya lalu bandingkan dengan produk lain yang memiliki kandungan serupa. Selain itu, penting juga untuk mulai lebih kritis terhadap tren konsumsi yang terus dibentuk di sekitar kita, sebab menjadi konsumen bukan hanya soal membeli barang, tetapi juga soal memahami sistem di balik apa yang kita konsumsi dan berani mempertanyakan ketidakadilan yang selama ini dianggap wajar.

Pada akhirnya, pink tax mungkin memang nggak selalu terlihat besar. Kadang cuma beda beberapa ribu atau packaging yang lebih lucu yang terasa biasa aja. Tapi justru karena terlihat kecil dan terus terjadi, fenomena ini perlahan dinormalisasi. Makanya, sudah waktunya kita berhenti menganggap semua ini sebagai hal yang “yaudah memang begitu”, karena kalau bahkan perbedaan warna bisa menentukan harga, mungkin masalahnya memang nggak pernah sesederhana soal produk.

Because being a woman shouldn’t feel like paying extra for existing. (Karena menjadi perempuan seharusnya nggak terasa seperti bayar lebih hanya untuk hidup).